Pengembang Denara Grand Bekasi Klaim Kantongi PBG dan PKKPR, Camat Cabangbungin Benarkan Dokumen Perizinan Telah Ditunjukkan

BEKASI, NUSANTARA SIBER NEWS – Menanggapi pemberitaan mengenai dugaan persoalan tata ruang, perizinan, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan Perumahan Denara Grand Bekasi di Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, PT Alika Putra Pratama menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.

Melalui Project Manager PT Alika Putra Pratama, H. Nur Ali, pihak pengembang menegaskan bahwa pembangunan Perumahan Denara Grand Bekasi telah dilengkapi sejumlah dokumen perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR).

H. Nur Ali mengatakan, klarifikasi tersebut disampaikan untuk memberikan informasi berdasarkan dokumen yang dimiliki perusahaan sekaligus meluruskan pemberitaan yang berkembang di masyarakat.

“Pada prinsipnya, kami menghormati setiap kritik, masukan, maupun pemberitaan yang disampaikan masyarakat dan rekan-rekan media. Namun, kami juga perlu meluruskan informasi agar tidak berkembang menjadi persepsi yang keliru. Pembangunan Perumahan Denara Grand Bekasi telah memiliki dokumen perizinan resmi, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG,” ujar H. Nur Ali.

Pengembang Paparkan Nomor dan Tanggal Penerbitan PBG

Menurut H. Nur Ali, berdasarkan dokumen perusahaan, PBG Perumahan Denara Grand Bekasi tercatat dengan nomor SK-PBG-321616-25092026-013, yang diterbitkan pada 25 September 2026 atas nama Bupati Bekasi oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

Penerbitan PBG tersebut, lanjutnya, memperhatikan dokumen dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Nomor SPPST-321616-21092026-001, tertanggal 21 September 2026, mengenai Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.

Selain PBG, pihak perusahaan menyebut lokasi pembangunan berada di atas tanah dengan status kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Alika Putra Pratama. Perusahaan juga menyatakan telah memiliki PKKPR Nomor 23052310313216047, yang diterbitkan pada 23 Mei 2023.

H. Nur Ali menjelaskan, proyek tersebut direncanakan sebagai hunian rumah tinggal deret bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sebanyak 94 unit. Setiap unit memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan konstruksi satu lantai.

“Kami membangun perumahan ini dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku. Bahkan, kewajiban retribusi PBG sebesar Rp31.551.233 juga telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Camat Cabangbungin: Pengembang Telah Menunjukkan Dokumen

Terpisah, Camat Cabangbungin, H. Mirtono, memberikan keterangan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait kelengkapan administrasi pembangunan Perumahan Denara Grand Bekasi.

H. Mirtono menyampaikan bahwa pihak kecamatan telah melakukan konfirmasi kepada pengembang dan meminta agar dokumen perizinan yang dimiliki diperlihatkan untuk mengetahui kelengkapan administrasi serta kesesuaiannya dengan peruntukan pembangunan.

“Pengembang sudah lengkap perizinannya. Setelah kami konfirmasi ke pihak pengembang dan ditunjukkan semua berkas perizinan yang dimiliki, sesuai dengan peruntukan,” demikian keterangan Camat Cabangbungin, H. Mirtono, melalui WhatsApp.

Keterangan tersebut menjadi informasi tambahan dari pihak kecamatan mengenai dokumen yang telah diperlihatkan oleh pengembang. Sementara itu, pemeriksaan lebih lanjut terhadap kesesuaian seluruh dokumen dan pelaksanaan pembangunan tetap menjadi kewenangan instansi teknis terkait.

Pengembang Sebut Miliki Surat Pernyataan Warga

Menanggapi pemberitaan mengenai dugaan belum adanya persetujuan masyarakat sekitar, H. Nur Ali menyatakan bahwa perusahaan juga memiliki dokumen Surat Pernyataan Warga tertanggal April 2023.

Menurutnya, dokumen tersebut memuat pernyataan tidak keberatan dan persetujuan atas rencana pembangunan perumahan oleh PT Alika Putra Pratama dari warga Kampung Bojong RT 003/RW 001 Desa Jayalaksana serta warga RT 006 dan RT 007/RW 003 Desa Setialaksana, Kecamatan Cabangbungin.

Ia menjelaskan, surat pernyataan tersebut turut diketahui dan ditandatangani perangkat lingkungan setempat, termasuk Ketua RT 007 serta Ketua RT 008/Kepala Dusun Desa Jayalaksana sebagaimana tercantum dalam dokumen perusahaan.

“Artinya, kami memiliki dasar administrasi terkait komunikasi dan persetujuan warga pada saat rencana pembangunan ini disampaikan. Kami tidak pernah memiliki niat untuk mengabaikan keberadaan masyarakat maupun lingkungan sekitar,” tegas H. Nur Ali.

Perusahaan Buka Ruang Dialog dengan Masyarakat

Lebih lanjut, H. Nur Ali menyampaikan bahwa perusahaan terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, pemerintah desa, maupun pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pembangunan Perumahan Denara Grand Bekasi.

Ia berharap setiap persoalan yang muncul dapat dikomunikasikan secara baik dan diselesaikan berdasarkan fakta, dokumen, serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami tidak anti kritik. Justru masukan masyarakat menjadi bagian penting bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Jika masih ada hal yang perlu dikomunikasikan, kami terbuka untuk duduk bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan pendirian bangunan, tetapi juga harus memperhatikan legalitas, ketertiban lingkungan, dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar.

Melalui klarifikasi tersebut, PT Alika Putra Pratama berharap informasi mengenai pembangunan Perumahan Denara Grand Bekasi dapat disajikan secara proporsional dan berimbang, dengan mengedepankan verifikasi serta memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.

Pihak perusahaan melalui Project Manager H. Nur Ali kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan pembangunan berdasarkan dokumen perizinan yang dimiliki serta tetap membuka komunikasi dengan masyarakat di sekitar lokasi proyek.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *