KABUPATEN BEKASI, NUSANTARA SIBER NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi resmi meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Tahun 2026 sebagai upaya memperluas perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Melalui program ini, warga Kabupaten Bekasi dari desil 1 hingga desil 10 dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan tanpa dibatasi kategori ekonomi.
Peluncuran program tersebut berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026). Acara dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, jajaran perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan sektor kesehatan.
Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan bahwa pencapaian UHC Prioritas menjadi langkah penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan secara lebih luas. Dengan kebijakan tersebut, warga yang membutuhkan pengobatan dapat mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan tanpa melihat kategori desil ekonomi.
“Hari ini kita sudah mencapai UHC Prioritas. Artinya, semua warga Kabupaten Bekasi kalau sakit sudah ditanggung oleh BPJS. Mulai dari desil 1 sampai 10, setiap warga yang berobat tidak boleh ditolak di rumah sakit swasta maupun RSUD,” ujar Asep.
Pemkab Bekasi Siapkan Anggaran Rp350 Miliar
Untuk mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program tersebut, Pemkab Bekasi telah menyiapkan anggaran sekitar Rp350 miliar untuk pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
Asep menjelaskan, pengalokasian anggaran itu akan disertai skema pembiayaan dan evaluasi kepesertaan agar pelaksanaan program berjalan efektif. Pemerintah daerah juga akan memastikan pembagian tanggung jawab pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pembiayaan jaminan kesehatan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Perusahaan, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan klinik yang mempekerjakan tenaga kerja juga harus memenuhi kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi para pekerjanya.
“Tidak semuanya nanti ditanggung oleh pemerintah daerah. Perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing wajib membayarkan BPJS Kesehatan pekerjanya. Begitu juga sekolah-sekolah yang sudah mapan harus membayarkan BPJS untuk guru dan karyawannya,” tegasnya.
Data Kepesertaan Akan Diverifikasi
Pemkab Bekasi juga akan memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi serta pembaruan data kepesertaan masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting agar data peserta tetap akurat, termasuk memperbarui informasi warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun masyarakat yang sudah memperoleh jaminan kesehatan melalui tempat bekerja.
Melalui proses verifikasi tersebut, pemerintah daerah berharap pembiayaan program UHC Prioritas dapat dikelola secara lebih efektif dan sesuai dengan kondisi kepesertaan masyarakat.
Jamkesda Tetap Disiapkan untuk Kebutuhan Khusus
Selain memperkuat UHC Prioritas, Pemkab Bekasi juga akan mengoptimalkan fungsi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pembiayaan Jamkesda ke depan akan lebih diarahkan untuk kebutuhan tertentu yang belum terakomodasi BPJS Kesehatan maupun kondisi kedaruratan.
“Tahun 2025 sudah saya lunasi. Tinggal tahun 2026 sedikit lagi saya tutup. Ke depan, Jamkesda hanya digunakan untuk kondisi insidental, termasuk penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak dicover BPJS. Jadi kita tetap menyiapkan skema untuk kebutuhan tersebut,” jelas Asep.
Puskesmas Direncanakan Beroperasi 24 Jam pada 2027
Penguatan jaminan kesehatan masyarakat juga akan diikuti dengan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Pemkab Bekasi merencanakan pengembangan layanan puskesmas agar dapat beroperasi selama 24 jam serta menyediakan fasilitas rawat inap mulai 2027.
Rencana tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan medis di luar jam operasional reguler.
Dengan peluncuran UHC Prioritas dan rencana pengembangan fasilitas kesehatan, Pemkab Bekasi berupaya memperkuat sistem perlindungan kesehatan masyarakat agar layanan medis semakin mudah dijangkau oleh seluruh warga.
(Redaksi/Nusantara Siber News)
