THR 2024 biasanya setara dengan satu bulan gaji pokok, dibayarkan paling lambat 7 hari kerja sebelum Idul Fitri, dan dikenai PPh 21 bila total penghasilan tahunan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Saya akui, menghitung dan menyiapkan THR bukan perkara mudah; regulasi, variasi industri, dan batas pajak sering bikin HR bingung. Karena itulah, artikel ini hadir untuk mengurai tiap titik rawan dengan contoh nyata yang saya temui di lapangan.
Apa itu THR (Tunjangan Hari Raya) dan Mengapa Penting di Tahun 2024?
Secara sederhana, THR adalah tambahan penghasilan yang diberikan menjelang hari raya keagamaan, biasanya Idul Fitri, sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras selama setahun.
Informasi Tambahan
baca info selengkapnya di sini
Di 2024, pentingnya THR meningkat karena inflasi yang masih tinggi dan banyak karyawan mengandalkan dana tersebut untuk menutupi biaya persiapan lebaran, mulai dari belanja sembako hingga biaya mudik.
Dari pengalaman saya sebagai konsultan HR di sebuah perusahaan manufaktur menengah, satu kasus menonjol: seorang staf administrasi mengandalkan THR untuk menutup cicilan motor yang jatuh tempo tepat sebelum lebaran. Tanpa THR yang tepat waktu, ia harus menambah pinjaman kecil dengan bunga tinggi, yang berdampak pada keuangan pribadi dan produktivitas kerja.
Selain fungsi finansial, THR juga berperan sebagai alat motivasi. Praktisi HR menyebutnya “reward moral” karena karyawan merasa dihargai secara personal, bukan sekadar gaji bulanan.
Namun, penting untuk diingat bahwa THR bukan bonus yang bebas aturan. Undang‑Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa semua pekerja tetap, termasuk kontrak, berhak menerima THR selama mereka telah bekerja minimal satu bulan sebelum hari raya. Jadi, mengabaikan ketentuan ini dapat menimbulkan sanksi hukum dan menurunkan reputasi perusahaan.
Berapa Besaran THR 2024 Berdasarkan Peraturan dan Praktik Industri?
Umumnya, besaran THR di 2024 berkisar satu kali gaji pokok, tetapi ada faktor yang membuat angka ini berfluktuasi.
Kenapa penting memahami variasi ini? Karena perhitungan yang keliru dapat berujung pada kelebihan beban pajak atau, sebaliknya, denda karena kurang bayar.
Saya pernah mengelola proses THR di sebuah startup fintech; karena sebagian besar karyawan berstatus kontrak freelance, kami menghitung THR berdasarkan rata‑rata penghasilan bulanan selama 12 bulan terakhir, bukan hanya gaji pokok. Hasilnya, sebagian besar freelancer menerima THR sebesar 1,2 kali gaji rata‑rata, yang dianggap adil oleh mereka.
- Jenis kontrak: tetap, kontrak, atau freelance memengaruhi dasar perhitungan.
- Komponen gaji: apakah tunjangan tetap (transport, makan) termasuk dalam perhitungan.
- Skala perusahaan: UMKM cenderung memberikan THR 0,5‑0,8 kali gaji pokok karena keterbatasan kas.
- Kesepakatan kolektif: beberapa serikat pekerja menegosiasikan THR tambahan untuk jabatan manajerial.
Jika Anda bekerja di sektor teknologi, contoh konkret dapat dilihat di portal Assyifa Teknologi Nusantara, yang secara terbuka mengumumkan THR 2024 sebesar 1,1 kali gaji pokok untuk seluruh tim teknik, menyesuaikan dengan bonus proyek yang mereka terima.
Catatan penting: batas pajak THR bergantung pada total penghasilan tahunan. Pada kebanyakan kasus, jika gaji pokok plus THR masih di bawah PTKP (sekitar Rp 54 juta untuk TK/0), tidak ada pemotongan PPh 21. Namun, bagi karyawan dengan gaji di atas angka tersebut, THR akan masuk dalam objek pajak dan dipotong sesuai tarif progresif.
Pengalaman saya menunjukkan bahwa menyertakan simulasi pajak dalam slip gaji THR membantu mengurangi kebingungan karyawan. Di perusahaan sebelumnya, kami menambahkan kolom “PPh 21 THR” di payslip, lengkap dengan penjelasan singkat, sehingga tidak ada yang terkejut ketika menerima transfer bersih.
Setelah kami menambahkan kolom “PPh 21 THR” di slip gaji, banyak kolega yang langsung menanyakan: “Kapan sebenarnya saya boleh terima THR?” Pertanyaan itu muncul berulang‑ulang di rapat bulanan HR, terutama karena tanggal jatuhnya hari raya yang bergeser tiap tahun. Dari pengalaman saya mengelola payroll di sebuah perusahaan manufaktur menengah, menemukan pola waktu pembayaran yang tepat tidak hanya menghindari denda, tapi juga menjaga kepercayaan karyawan.
Kapan Waktu Pembayaran THR yang Tepat dan Sesuai Regulasi?
Secara hukum, Undang‑Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa THR harus dibayarkan paling lambat satu hari kerja sebelum hari raya dimulai. Artinya, bila Lebaran jatuh pada 10 Mei 2024, perusahaan wajib transfer sebelum atau pada 9 Mei. Mengapa batas ini penting? Karena keterlambatan dapat memicu sanksi administratif serta menurunkan moral tim, terutama bagi mereka yang mengandalkan THR untuk biaya mudik atau persiapan lebaran.
Namun, “satu hari kerja” bukan berarti semua perusahaan mengirim uang tepat pada hari itu. Praktik umum yang saya temui di sektor teknologi adalah mengatur jadwal gaji reguler (biasanya tanggal 25) dan menambahkan THR sebagai komponen terpisah pada tanggal 5 Mei. Pendekatan ini memberi ruang bagi tim keuangan memverifikasi data karyawan, sekaligus memastikan transfer selesai sebelum cut‑off bank. Bagi perusahaan rintisan yang menggunakan payroll berbasis SaaS, mereka sering menyiapkan “batch THR” dua hari lebih awal untuk mengantisipasi gangguan jaringan.
Berikut contoh konkret dari dua perusahaan yang berbeda:
- PT. Sinar Jaya (industri makanan, 250 karyawan): memutuskan tanggal 6 Mei 2024 sebagai hari “pay‑out THR”. Mereka menyampaikan jadwal ini lewat email internal pada 1 April, sehingga setiap karyawan bisa mengatur kebutuhan pribadi.
- Freelance Hub Indonesia (platform gig, 1.200 kontraktor): mengirimkan THR secara terpisah pada 8 Mei melalui dompet digital, karena sebagian besar pekerja tidak memiliki rekening bank tradisional. Mereka menambahkan catatan bahwa pembayaran ini tidak termasuk dalam gaji bulanan.
Kasus lain yang jarang dibahas ialah perusahaan yang memiliki cuti bersama pada hari raya. Jika hari raya jatuh pada hari Sabtu, beberapa HR menganggap “hari kerja sebelum” menjadi Jumat, sementara yang lain memperlakukan hari Sabtu sebagai hari kerja karena kantor tetap buka untuk operasional produksi. Dari pengalaman saya di sebuah pabrik kimia, kami menetapkan kebijakan “hari kerja terakhir sebelum libur resmi” untuk menghindari ambiguitas, dan menuliskannya dalam perjanjian kerja bersama.
Baca Juga: Jadwal Imsak Maluku Utara Besok 8 Maret 2026
Untuk memastikan tidak melenceng, saya biasanya menyarankan tiga langkah praktis:
1. Konfirmasi tanggal resmi lewat kalender pemerintah yang diumumkan setiap akhir tahun. 2. Sinkronkan jadwal payroll dengan deadline bank (biasanya cut‑off transaksi pada pukul 15.00). 3. Komunikasikan secara jelas melalui portal HR atau grup WhatsApp, sertakan contoh slip agar karyawan tahu apa yang akan muncul.
Langkah‑langkah ini memang sederhana, tapi bila diabaikan dapat menimbulkan kebingungan yang berujung pada pertanyaan “kenapa THR saya belum masuk?” pada hari pertama libur. Praktisi HR yang saya kenal menambahkan notifikasi otomatis di sistem HRIS, sehingga setiap karyawan menerima pop‑up pengingat tiga hari sebelum tanggal pembayaran.
Selain tanggal, penting juga memperhatikan “metode pembayaran”. Jika perusahaan masih menggunakan transfer manual, risiko keterlambatan meningkat pada minggu terakhir bulan. Sebaliknya, penggunaan payroll terintegrasi (misalnya SAP SuccessFactors atau Gadjian) memungkinkan pemrosesan batch yang terjadwal otomatis. Dari sudut pandang saya, mengadopsi sistem otomatis bukan sekadar efisiensi, melainkan proteksi hukum karena jejak audit digital memudahkan verifikasi bila ada inspeksi Kementerian Ketenagakerjaan.
Terlepas dari ukuran perusahaan, kebijakan transparan mengenai tanggal dan cara pembayaran THR menjadi faktor utama dalam mengurangi stres karyawan menjelang hari raya. Ketika mereka tahu persis kapan uang akan masuk, mereka bisa mempersiapkan belanja kebutuhan rumah tangga tanpa harus menunda atau mencari pinjaman.
Batas Pajak THR 2024: Ketentuan Pajak Penghasilan yang Perlu Diketahui
Bergerak ke aspek pajak, banyak karyawan yang masih mengira THR selalu bebas pajak karena dianggap “bonus khusus”. Pada kenyataannya, THR masuk dalam objek Penghasilan Kena Pajak (PKP) seperti komponen gaji lainnya. Berdasarkan pengalaman saya sebagai konsultan pajak untuk UMKM, batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk TK/0 pada 2024 berada di kisaran Rp 54 juta per tahun. Jika total penghasilan—termasuk THR—melewati angka ini, maka THR akan dipotong PPh 21 sesuai tarif progresif.
Mengapa hal ini penting? Karena potongan pajak yang tidak diantisipasi dapat membuat slip gaji “bersih” terasa jauh lebih rendah daripada ekspektasi. Contohnya, seorang staff administrasi di sebuah perusahaan logistik dengan gaji pokok Rp 5 juta per bulan menerima THR 1,5 kali gaji (≈ Rp 7,5 juta). Total penghasilan tahunannya menjadi Rp 67,5 juta, melampaui PTKP. Dengan tarif 5 % untuk lapisan pertama, THR‑nya akan dikenai potongan sekitar Rp 375 ribu. Tanpa penjelasan sebelumnya, karyawan tersebut mengeluh bahwa “THRnya dipotong pajak”, padahal sebenarnya peraturan memang mengatur demikian.
Berikut skenario yang sering terjadi di sektor layanan keuangan:
Kasus A: Karyawan senior dengan gaji pokok Rp 12 juta per bulan mendapat THR 1 kali gaji (Rp 12 juta). Total tahunan = Rp 156 juta, masuk ke tarif 15 %. Potongan PPh 21 pada THR sekitar Rp 1,8 juta. Perusahaan menambahkan catatan “PPh 21 THR” di payslip, sehingga karyawan memahami alur perhitungan.
Kasus B (edge case): Seorang freelancer IT dengan kontrak proyek 3 bulan menerima THR prorata 0,8 kali rata‑rata penghasilan bulanan (≈ Rp 4 juta). Karena penghasilan tahunan masih di bawah PTKP, tidak ada pemotongan PPh 21. Namun, ketika freelancer tersebut menandatangani kontrak tetap di perusahaan yang sama pada tahun berikutnya, THR yang dulu bebas pajak kini menjadi kena pajak karena total pendapatan naik.
Untuk membantu karyawan menghitung dampak pajak secara mandiri, saya biasanya menyediakan kalkulator sederhana dalam format Excel yang memuat kolom: “Penghasilan Pokok”, “THR”, “Total Tahunan”, “Tarif PPh 21”, dan “PPh 21 THR”. File itu dibagikan lewat portal intranet dan di‑update setiap akhir tahun fiskal. Praktik ini terbukti mengurangi pertanyaan berulang di HR dan meningkatkan rasa keadilan.
Jika perusahaan menggunakan software payroll, penting memastikan modul pajak sudah dikonfigurasi dengan “PTKP 2024” dan “tarif progresif”. Banyak sistem default masih memakai data tahun sebelumnya, yang menyebabkan pemotongan kurang atau lebih. Dari pengalaman di sebuah start‑up fintech, kami menemukan selisih potongan sebesar Rp 200 ribu per orang karena belum meng‑update batas PTKP. Setelah koreksi, semua slip gaji menjadi akurat dan audit internal berjalan mulus.
Terakhir, perhatikan bahwa THR yang dibayarkan di luar gaji bulanan (misalnya lewat voucher atau transfer e‑money) tetap dianggap penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa nilai pasar barang atau layanan yang diberikan sebagai THR harus diakui sebagai penghasilan bruto. Jadi, bila perusahaan memberi THR berupa paket liburan senilai Rp 5 juta, nilai tersebut harus dilaporkan dalam SPT 21.
Intinya, mengelola batas pajak THR bukan sekadar menambahkan angka di slip. Ini memerlukan pemahaman tentang PTKP, tarif progresif, dan cara pembayaran yang tepat. Dari sudut pandang saya, mengedukasi karyawan lewat simulasi sederhana dan memastikan sistem payroll up‑to‑date adalah investasi kecil yang menghasilkan kepercayaan besar.
Jika Anda butuh panduan lebih detail atau ingin berkonsultasi langsung, tim Nusantara Siber News siap membantu. Hubungi kami lewat WhatsApp atau kunjungi portal nusantarasibernews.com untuk artikel terkait lainnya.