Bekasi, nusantarasibernews.com – Polemik administrasi kembali mencuat di lingkungan SMAN 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Seorang siswa pindahan dilaporkan telah menerima surat pernyataan diterima dari pihak sekolah, namun hingga kini belum dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pihak sekolah telah menerbitkan surat keterangan diterima sebagai bukti bahwa siswa tersebut resmi diterima untuk melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pebayuran. Akan tetapi, meskipun secara administratif telah dinyatakan diterima, siswa tersebut belum bisa mengikuti proses belajar bersama siswa lainnya.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya terkait kejelasan prosedur administrasi penerimaan siswa pindahan di sekolah tersebut. Pasalnya, surat penerimaan telah diterbitkan, namun implementasi di lapangan dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.
Situasi tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaksinkronan dalam proses administrasi internal sekolah. Sejumlah pihak menilai pihak sekolah perlu memberikan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan kerugian bagi siswa yang bersangkutan, terutama terkait hak memperoleh pendidikan secara layak dan tepat waktu.
Saat dikonfirmasi, Kepala SMAN 1 Pebayuran, Marsan, membenarkan bahwa surat penerimaan siswa tersebut memang dikeluarkan oleh pihak sekolah.
“Betul, surat diterima tersebut memang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Karena terdapat perbedaan mata pelajaran dari sekolah sebelumnya, siswa tersebut rencananya akan mulai masuk pada 30 Maret 2026,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Namun, yang menjadi sorotan adalah tanggal penerbitan surat penerimaan. Berdasarkan dokumen yang beredar, surat tersebut diterbitkan pada 10 Februari 2025, sementara pihak sekolah baru memperbolehkan siswa tersebut mengikuti kegiatan belajar pada 30 Maret 2026.
Kondisi ini memicu kritik dari sejumlah pihak. Mereka menilai penerbitan surat yang tidak diikuti dengan kejelasan waktu masuk sekolah berpotensi merugikan siswa.
“Hal seperti ini bisa merugikan siswa. Mengapa surat diterbitkan sejak 10 Februari 2025, tetapi siswa baru bisa masuk pada 30 Maret 2026. Jika memang ada masalah administrasi, seharusnya pihak sekolah menjelaskan sejak awal. KCD perlu melakukan pemeriksaan terhadap administrasi SMAN 1 Pebayuran,” ujar salah seorang aktivis pendidikan.
Kasus ini diharapkan mendapat perhatian dari pihak terkait agar proses administrasi pendidikan berjalan transparan, akuntabel, dan tidak merugikan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan.
(Riky)
