Kabupaten Bekasi, Nusantara Siber News – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, H. Jaya Marjaya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang tergabung dalam Komisi III, menggelar kegiatan reses masa persidangan II tahun anggaran 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Dapil VI sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan daerah. Acara ini digelar pada Sabtu (15/02/2025).
Reses berlangsung di kediaman H. Jaya Marjaya di Kampung Kalenderawak, RT 04/RW 01, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur. Berbagai elemen masyarakat hadir, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan organisasi lokal. Dalam kesempatan ini, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi, terutama terkait pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan sosial.
Salah satu isu utama yang mencuat adalah rendahnya kepatuhan pengembang perumahan dalam menyerahkan tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum (PASOS-PASUM) kepada pemerintah daerah. Dari total 540 perumahan di Kabupaten Bekasi, baru 91 yang telah memenuhi kewajibannya. Menanggapi hal tersebut, H. Jaya Marjaya menegaskan bahwa permasalahan ini akan menjadi perhatian serius bagi Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dan segera ditindaklanjuti.
Selain itu, pencemaran lingkungan juga menjadi sorotan. Banyak perusahaan di Kabupaten Bekasi yang belum memiliki izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. H. Jaya Marjaya berkomitmen memastikan perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi regulasi guna menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, H. Jaya Marjaya menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang terkumpul akan dibahas dalam DPRD Kabupaten Bekasi.
“Kami berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama dalam bidang pembangunan dan infrastruktur. Masukan dari masyarakat sangat berharga bagi kami dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik,” ujarnya.
Selain menyerap aspirasi, reses ini juga menjadi ajang sosialisasi program kerja dan kebijakan pemerintah daerah yang sedang berjalan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami peran DPRD dalam mengawal pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Bekasi.
Hasil dari kegiatan reses ini akan dibahas lebih lanjut dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Bekasi sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program kerja ke depan. Diharapkan, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin kuat dalam membangun Kabupaten Bekasi yang lebih maju dan sejahtera. (Redaksi)