NUSANTARA SIBER NEWS.CO.ID, JAKARTA — Akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap perumahan subsidi semakin diperluas melalui pemberian Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Sampai tanggal 19 Desember 2025, penyaluran KPR FLPP di tingkat nasional telah mencapai 263.017 unit dengan total nilai sebesar Rp 32,67 triliun.
Rumah subsidi tersebut terdapat di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota dengan bantuan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, serta 7.998 pengembang. Skema FLPP menjadi alat utama pemerintah untuk menekanbacklogperumahan nasional yang masih tinggi.
Presiden Prabowo Subianto menganggap program perumahan subsidi masih menghadapi tantangan yang signifikan, khususnya dalam hal kualitas tempat tinggal. Di antara lembaga penyalur, peran bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih mendominasi. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat penyaluran sebanyak 182.952 unit KPR Sejahtera FLPP sepanjang tahun 2025, atau sekitar 70 persen dari total nasional.
Kepala Eksekutif BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa KPR subsidi tetap menjadi portofolio utama perusahaan.
“Pada tahun 2026, kami akan menciptakan permintaan dengan menemukan debitur yang berpotensi dari berbagai institusi di berbagai sektor,” kata Nixon dalam keterangan yang diterima NUSANTARA SIBER NEWS, dikutip Ahad (21/12/2025).
Dari sisi perbankan syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk juga memperkuat penyebaran KPR FLPP untuk MBR. Hingga tahun ini, BSI telah menyelesaikan sekitar 4.000 unit KPR FLPP secarayear to date, sementara jumlah penyaluran sejak 2012 telah mencapai lebih dari 65.000 unit dengan nilai Rp 8,5 triliun.
Kepala Eksekutif BSI Anggoro Eko Cahyo menekankan bahwa pembiayaan rumah merupakan kebutuhan pokok yang perlu dipertahankan kelanjutannya. BSI, tambah Anggoro, siap berpartisipasi dalam program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penyaluran pembiayaan KPR FLPP.
“Setiap tahun, kami berusaha maksimal dalam mendistribusikan kuota yang diberikan kepada BSI karena rumah merupakan kebutuhan pokok untuk kehidupan yang bisa berlangsung terus-menerus,” kata Anggoro.
Anggoro menyoroti bahwa kualitas pembiayaan KPR FLPP BSI tetap terjaga dengannon-performing financing(NPF) di bawah 2 persen. Penyaluran terbesar terjadi di kawasan industri yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja MBR yang tinggi, seperti Makassar, Palembang, dan Semarang.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa pencapaian penyaluran FLPP tahun ini menjadi yang terbesar dalam sejarah.
“Penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang telah mencapai 263.017 unit hingga 19 Desember 2025 menjadi rekor tertinggi dan menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dibanding lima tahun sebelumnya,” kata Heru.
