Karawang, Nusantara Siber News – Dugaan skandal korupsi besar kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat menemukan adanya kelebihan pembayaran yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Kasus ini terungkap dalam proyek pembangunan Jembatan Walahar (lanjutan) yang mencatatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.148.482.722,79. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT TMK dengan kontrak senilai Rp29.389.670.000,00 pada tahun 2023. Hasil pemeriksaan fisik mengungkap kekurangan volume pekerjaan dan koreksi harga signifikan, yang memperlihatkan adanya dugaan praktik kecurangan dalam proses pelaksanaan proyek.
BPK melibatkan Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung yang melakukan berbagai pengujian teknis seperti pengukuran volume, pengujian rebar scanner, hammer beton, hingga uji tekan beton. Temuan menunjukkan bahwa meskipun struktur jembatan secara keseluruhan memenuhi syarat, terdapat indikasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
Selain itu, pihak BPK juga melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan dokumen yang melibatkan surat perjanjian, data pembayaran, dan pemeriksaan fisik bersama pihak penyedia, pengawas, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Klarifikasi atas hasil temuan ini telah didokumentasikan dalam berita acara resmi yang ditandatangani oleh seluruh pihak terkait.
Kasus ini memicu kemarahan publik yang mendesak Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat segera mengambil tindakan hukum tegas. Jika terbukti adanya unsur pidana, maka seluruh pihak yang terlibat harus diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi menegakkan keadilan dan menjaga integritas anggaran negara. (RED)
