jabar.Nusantara Siber News
, BANDUNG – Seratus lebih sopir ojek online (ojol) dari beberapa kelompok yang bersatu dalam Koalusi Ojek Online Nasional (KON), menggelar protes di hadapan Kementerian Tenaga Kerja pada hari Kamis, 8 Mei 2025.
Tindakan ini mengungkapkan ketidaknyamanan serius dari para mitra pengemudi terhadap sejumlah keputusan dan cerita di media yang mereka anggap menyesatkan, merusak persatuan, dan menjadikan eksistensi ojek online sebagai topik politis.
Andi Kristianto, ketua presidium KON, menyebut bahwa masalah para pengendara ojek online baru-baru ini sudah melewati batas sebagai isu terkait kesejahteraan dan pelindungan saja, melainkan telah beralih menjadi senjata dalam arena politik bagi beberapa pihak yang kurang memahami situasi riil di lapangan.
“Perlu diwaspadai bahwa kondisi ojek online saat ini tengah mengalami kesulitan. Berbagai kepentingan elit sering kali memanfaatkannya dengan memecah belahkan kami untuk mencapai tujuan mereka sendiri atau bagi kelompoknya,” ungkap Andi melalui pernyataan tertulis kepada Nusantara Siber News pada hari Sabtu (10/5/2025) seperti dilansir.
Menurunya, masalah-masalah semacam tunjangan hari raya, jaminan pensiun, serta tekanan untuk mengubah status menjadi karyawan tetap, sering kali timbul tidak karena harapan sebenarnya dari komunitas supir, melainkan dipicu oleh golongan tertentu guna meningkatkan citra diri atau mendukung keuntungan politik mereka.
Menurut Andi, para pengemudi seringkali menjadi latar belakang, namun tak pernah benar-benar terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
“Anda tidak boleh menjadikan kami sebagai arena politik. Kami bukanlah objek propaganda. Jangan pernah menggunakan para pengemudi ojol sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan, meningkatkan suara, atau menguatkan kedudukan dalam politik nasional,” ujar Andi.
Andi mengungkapkan bahwa sejak awal, para supir telah memahami bahwa hubungan kerja mereka berupa kemitraan, bukannya status pekerja formal.
Tetapi sejauh ini, sistem kemitraan tersebut belum dilengkapi dengan peraturan yang cukup, menyebabkan para pengemudi berada dalam situasi yang sangat tak terduga.
“Kita sudah paham sejak awal, ketika mendaftar, posisi kita sebagai mitra. Namun yang menjadi kekecewaan kami, hingga kini belum ada peraturan yang memastikan bahwa kerjasama ini bersifat adil dan setara. Kita tak menginginkan status seperti pekerja biasa, namun di samping itu pun kita enggan tetap berada dalam situasi mitra yang merugi,” ungkap Andi.
Pada situasi tersebut, Andi menganggap bahwa pandangan elit tentang penyesuaian posisi pekerjaan sopir sebenarnya bukan jawaban—malah bisa menjadi sebuah jebakan yang mungkin membawa dampak negatif bagi banyak orang, terutama para supir yang telah melebihi batas umur untuk bekerja secara resmi.
“Andai dipaksakan untuk bergabung dengan sistem pekerjaan resmi, apa yang terjadi pada para supir tua tersebut? Bisakah mereka dibiarkan pergi? Bagaimana dengan keluarganya apakah masih dapat menafkahi hidupnya?” kata Andi.
Andi juga menyebut tentang pernyataan publik dari para pejabat negara yang dianggap bisa menyesatkan serta mengakibatkan kebingunan di antara para pengemudi.
“Kita tak membutuhkan janji-janji hampa; apa yang kita perlukan justru ialah perilaku yang konsisten serta bertanggung jawab. Jangan menciptakan keributan hanya karena kata-kata tanpa bukti. Bila pernyataan telah disuarakan dalam ranah umum, sebaiknya ada berani mengevaluasinya secara transparan,” tegas Andi.
Dia juga menekankan agar Kementerian Tenaga Kerja tidak memaksa mitra pengemudi terlibat dalam sistem industri yang tak cocok dengan model bisnis digital mereka.
“Kami memohon agar tak dipaksa menjadi pekerja kasar, serikat, atau apa pun yang bertentangan dengan kenyataan kita di dunia nyata. Kita bukan sebagian dari sistem kerja tradisional. Kami menginginkan solusi yang relevan dengan masa depan, bukannya hanya menyalin aturan lama,” katanya.
Andi mengatakan bahwa bila pemerintah benar-benar berniat untuk mendukung para supir, maka haruslah berhenti menggunakan pendekatan politik dan memulai pembuatan peraturan yang adil serta pro terhadap mereka. Hal ini sebaiknya dilakukan sambil mencakup komunitas pengemudi sebagai pusat dari proses tersebut.
(mar5/jpnn)
