Ringkasan Berita:
- Operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Buniwangi, Surade, Sukabumi, terhenti sejak akhir Januari 2026 karena perbedaan administratif dan kesulitan dalam mendapatkan dana operasional.
- Akibatnya, 2.998 siswa tidak lagi mendapatkan nutrisi harian dan 47 pekerja kehilangan pekerjaan mereka.
- Pemilik fasilitas mengeluhkan adanya biaya tambahan dari pihak yayasan yang dianggap memberatkan kelangsungan operasional dapur.
nusantarasibernews.com, SUKABUMI– Operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berhenti sejak akhir Januari 2026.
Hampir sebulan, sebanyak 2.998 penerima manfaat tidak lagi mendapatkan paket makanan bernutrisi yang sebelumnya diberikan setiap hari.
Penghentian penyebaran terjadi tanpa pengumuman resmi dari pihak sekolah maupun orang tua siswa. Kompor di dapur tidak lagi menyala dan kegiatan pembuatan makanan berhenti.
“Tahun lalu masih berjalan dengan lancar. Namun, pada bulan Februari ini anak saya tidak pernah menerima paket MBG lagi. Sekarang tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba saja berhenti. Kami keberatan karena hal ini sangat membantu,” ujar Indah (37), salah seorang orang tua siswa, saat diwawancarai baru-baru ini.
Meski begitu, ia mengingat bahwa pada minggu pertama Januari lalu, MBG pernah didistribusikan, tetapi kemudian terhenti sebelum sempat kembali beroperasi selama dua hari.
“Setelah itu tidak pernah lagi ada MBG sejak saat itu hingga kini. Katanya dapur sedang berhenti sementara. Tidak tahu alasan pastinya,” kata Indah.
Orang tua siswa lainnya, Yuni (45), menyampaikan bahwa penutupan operasional dapur tersebut diduga disebabkan oleh perselisihan antara dua dapur yang memberikan bantuan kepada penerima manfaat yang sama.
Terpisah, pemilik fasilitas dapur, Tini Suhartini (44), menyampaikan bahwa masalah dimulai ketika aksesnya sebagai pembuat pada rekening virtual operasional dapur tidak lagi bisa digunakan sejak awal Januari 2026.
Pihak pembuat di dalam sistem MBG berfungsi memulai transaksi pengeluaran dana operasional, baik untuk membeli bahan baku maupun mendukung kelancaran proses operasional.
“Pada awal Januari saya sudah tidak bisa melakukan pembuatan. Beberapa hari setelahnya datang email dari bank, nama rekening virtual berubah,” kata Tini.
Menurutnya, perubahan itu terjadi tanpa adanya konfirmasi langsung darinya. Ia juga meragukan laporan yang sempat beredar mengenai akunnya yang diretas.
“Jika benar diretas, bank pasti akan memberikan konfirmasi. Ini langsung berubah tanpa adanya pemberitahuan,” katanya.
Tini menceritakan, perselisihan dimulai sejak Desember 2025 ketika ia berhenti memberikan pembayaran sebesar Rp2.000 per porsi, yang kemudian berubah menjadi Rp1.800 per porsi, kepada yayasan yang mengelola SPPG tersebut.
Dengan 2.998 penerima manfaat, pengurangan sebesar Rp1.800 per porsi berarti jutaan rupiah setiap harinya. Dalam satu bulan, jumlahnya dianggap besar terhadap pengeluaran operasional dapur.
“Pertama-tama saya menyetor seluruhnya. Namun seiring berjalannya waktu, beban di dapur semakin bertambah. Ada biaya sertifikasi, administrasi, dan lain-lain yang harus melalui yayasan. Dari 16 juta menjadi 19 juta,” katanya.
Ia menyebutkan beberapa pembayaran, termasuk sertifikasi koki BNSP dan kebutuhan administratif lainnya, harus dilakukan melalui yayasan. Bahkan, terdapat bukti pembayaran yang menurutnya tidak dikeluarkan oleh institusi resmi.
“Semua tanggung jawab ditanggung oleh pemilik fasilitas. Saya merasa tidak setuju,” katanya.
Tidak lama setelah itu, kepala SPPG yang sebelumnya bertugas di dapurnya pindah ke dapur lain yang kini mengelola distribusi untuk sekolah-sekolah yang sebelumnya menerima manfaat.
“Saya bertanya tentang SK perpindahan yang mana? Tidak ada penjelasan,” katanya.
Sejak dapur tidak beroperasi pada minggu pertama Januari 2026, sekitar 47 karyawan terkena dampaknya dan beberapa pemasok bahan makanan belum menerima pembayaran. Dua minggu sebelum penutupan total, ia mengakui telah mengalami kesulitan dalam mencairkan dana operasional. (M Rizal Jalaludin)
