KABUPATEN BEKASI, NUSANTARA SIBER NEWS – Pemerintah Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, resmi memulai tahapan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk masa bakti 2026–2034. Langkah ini ditandai dengan rapat penetapan jumlah anggota dan pembentukan panitia seleksi yang digelar di aula desa setempat, Senin (26/1/2026).
Kepala Desa Karangpatri, Karsidi, menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan fondasi krusial bagi demokrasi desa delapan tahun ke depan. Penetapan jumlah anggota BPD telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk serta keterwakilan wilayah.
”Penetapan ini adalah amanat undang-undang. Kami menjamin seluruh proses akan berjalan transparan dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat,” ujar Karsidi.
Ia juga mengingatkan panitia terpilih untuk bekerja secara independen dan profesional. Mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki fungsi strategis sebagai mitra pengawas kinerja kepala desa serta penyalur aspirasi warga.
”Jangan sampai proses ini hanya menjadi formalitas. Panitia harus menjaga marwah demokrasi desa,” tegasnya.
Masyarakat Desa Karangpatri berharap proses ini menghasilkan wakil rakyat desa yang berintegritas dan berani bersuara, bukan sekadar menjadi kepanjangan tangan pemerintah desa. (RED)
1 komentar