Kabupaten Bekasi, Nusantara Siber Newsi — Pemerintah Kecamatan Pebayuran menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai langkah strategis dalam menyusun arah pembangunan berbasis infrastruktur berkeadilan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
Musrenbang dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Kapolsek, Danramil, perwakilan Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bekasi, Kepala Bidang Jembatan dari Dinas PUPR, perwakilan Dinas PSU Perkimtan, para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan instansi terkait lainnya. Forum ini menjadi wadah strategis dalam menyerap dan menyelaraskan aspirasi masyarakat dari berbagai desa di wilayah Pebayuran.
Camat Pebayuran, Hasyim Adnan, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus dirancang secara adil dan merata agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, konektivitas antarwilayah memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pelayanan publik, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan usulan pembangunan dari desa dengan program pemerintah daerah, sehingga tercipta pembangunan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Hasyim Adnan.
Dalam forum tersebut, sejumlah usulan prioritas mengemuka, mulai dari perbaikan dan peningkatan jalan penghubung antar desa, pembangunan sarana pendukung pelayanan publik, hingga penguatan infrastruktur penunjang sektor ekonomi dan pertanian. Seluruh usulan dibahas secara terbuka dan partisipatif untuk menentukan skala prioritas pembangunan yang paling dibutuhkan masyarakat.
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kecamatan Pebayuran berharap hasil perencanaan yang telah disepakati dapat menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkokoh perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. (RK/RED)
