Kabupaten Bekasi, Nusantara Siber News – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dengan agenda utama penyampaian Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Dalam forum resmi tersebut, pemerintah daerah juga mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, Senin (30/03/2026).
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam siklus pemerintahan daerah, karena LKPJ merupakan instrumen evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai laporan administratif, tetapi juga sebagai dasar bagi DPRD dalam melakukan pengawasan, memberikan rekomendasi, serta menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.
Dalam penyampaiannya, Plt. Bupati Bekasi menekankan bahwa capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari berbagai indikator, mulai dari peningkatan realisasi program pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pelayanan publik, hingga pengelolaan keuangan daerah yang dinilai semakin tertib dan efisien.
Ia menjelaskan bahwa efektivitas program menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, terutama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, LKPJ tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai alat refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, Plt. Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan masyarakat.
“Ke depan, kami akan terus mendorong efisiensi anggaran dan inovasi pelayanan agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih optimal dari setiap program pemerintah,” ujarnya.
Selain penyampaian LKPJ, rapat paripurna juga diwarnai dengan pengajuan dua Raperda strategis yang dinilai memiliki urgensi tinggi. Raperda pertama berkaitan dengan ketertiban umum, yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif. Regulasi ini penting untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan ketertiban yang dapat menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Raperda kedua berfokus pada perlindungan guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, pemerintah daerah menilai bahwa tenaga pendidik memiliki peran vital dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mencetak generasi unggul. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan, kepastian, serta dukungan terhadap profesi tersebut.
Plt. Bupati Bekasi berharap kedua Raperda ini dapat dibahas secara konstruktif bersama DPRD, sehingga menghasilkan regulasi yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga implementatif di lapangan.
Rapat paripurna ini sekaligus mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Dengan adanya evaluasi melalui LKPJ serta pembahasan Raperda strategis, diharapkan pembangunan Kabupaten Bekasi ke depan dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan.
