BEKASI, NUSANTARA SIBER NEWS – Gubernur Jawa Barat, KDM, menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum serta tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Pernyataan ini disampaikan untuk membantah anggapan bahwa kepala desa yang melakukan pelanggaran hukum tidak akan diproses.
“Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, atau menyimpangkan anggaran, tentu akan kami tindak. Siapa bilang kepala desa tidak akan diproses? Itu tidak benar,” tegas KDM.
Kendati demikian, KDM menjelaskan bahwa penindakan terhadap kepala desa dilakukan melalui mekanisme khusus yang mempertimbangkan kewajaran dan kerugian terhadap keuangan negara. Ia menekankan pentingnya audit anggaran tahunan sebagai dasar penegakan hukum.
“Jika dari audit ditemukan kerugian negara di bawah Rp200 juta, kepala desa diberi waktu 60 hari kerja untuk mengembalikan kerugian tersebut ke kas daerah,” ujarnya.
Mekanisme ini, lanjut KDM, bertujuan memberikan ruang bagi kepala desa yang bersedia memperbaiki kesalahan secara administratif. Namun jika dalam batas waktu tersebut kerugian tidak dikembalikan, proses hukum akan dilanjutkan, termasuk sanksi pidana atau tuntutan ganti rugi (TGR).
“Setiap desa memiliki kondisi yang berbeda. Tapi prinsipnya, jika kerugian dikembalikan tepat waktu, maka proses hukum akan disesuaikan dengan situasi yang ada,” katanya.
Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala desa di Jawa Barat agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparan.
